Menurut pemateri Siti Sholikhah AM. Keb., S.KM., M.P.H Selaku Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo dalama acara Sekolah Perempuan oleh PC IMM Kulon Progo, Politik adalah rangkaian keputusan yang memengaruhi kehidupan kita dari yang paling pribadi hingga yang bersifat publik. Bahkan, hal-hal yang awalnya dianggap urusan rumah tangga pun dapat berubah menjadi urusan publik ketika berdampak pada masyarakat luas. Karena itu, berpolitik berarti mengambil bagian dalam memengaruhi kebijakan negara, baik di level nasional maupun hingga tingkat RT.
Dalam perjalanan sejarah, gerakan dan kepemimpinan perempuan selalu menghadapi tantangan: stereotip, beban berlebih, marginalisasi, subordinasi, hingga kekerasan. Ketidakadilan ini muncul karena gender sering diperlakukan berbeda secara tidak setara, termasuk ketika jenis kelamin dianggap memiliki derajat yang berbeda.
Isu gender menjadi penting karena ketimpangan tersebut berdampak pada kehidupan perempuan: akses pendidikan dan pekerjaan, kekerasan seksual, tingginya angka kematian ibu dan stunting, dan kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan dan kelompok miskin.
Gerakan perempuan bukan hal baru. Sejak masa Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga, perempuan telah mengambil peran dalam kepemimpinan dan keadilan. Salah satu organisasi perempuan tertua yang masih bertahan hingga kini adalah Aisyiyah, yang telah mendirikan lembaga pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi.
Sejarah besar lainnya terjadi pada Kongres Perempuan Indonesia, 22–25 Desember 1928, yang membahas isu-isu penting seperti pendidikan perempuan, kondisi buruh, perdagangan, pernikahan, dan peran perempuan di ruang publik. Kongres ini menjadi tonggak penting lahirnya gerakan perempuan modern di Indonesia.
Dengan jumlah perempuan yang mencapai separuh populasi Indonesia, gerakan perempuan semakin kuat. Banyak organisasi masyarakat, termasuk pemerintah, terlibat dalam memperjuangkan isu perempuan.
Kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan dan kepengurusan partai politik juga menjadi langkah penting memperluas ruang perempuan dalam pengambilan keputusan. Di Kabupaten Kulon Progo sendiri, menurut data Dinas Sosial, terdapat 23 organisasi perempuan yang aktif berkontribusi di berbagai bidang.
Sering kali, perempuan sukses diidentikkan dengan perempuan yang memiliki karier. Padahal, perempuan yang bekerja di ranah domestik pun sama berharganya. Ibu rumah tangga juga layak disebut wanita sukses, selama ia memberi kontribusi positif bagi keluarganya dan lingkungan di sekitarnya. Kesuksesan perempuan tidak tunggal, setiap peran adalah bagian dari keberhasilan itu sendiri.
Gerakan perempuan selalu menghadapi tantangan sesuai zamannya. Karena itu, jejaring formal dan nonformal harus diperkuat, akses informasi wajib dibuka seluas mungkin, dan laki-laki harus ikut terlibat dalam penguatan kesetaraan gender.
Meskipun perempuan kini memiliki hak setara untuk memilih dan dipilih, sistem politik yang masih didominasi laki-laki tidak otomatis menjamin kepentingan perempuan terwakili. Karena itu, perempuan harus hadir dalam proses politik untuk mengawal kepentingannya sendiri. Jika perempuan belum dapat masuk ke dalam struktur politik atau pemerintahan, mereka tetap bisa memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan dibuat. Politik sejatinya adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan, apa pun bentuknya.
Tujuan perempuan terlibat dalam politik bukanlah untuk mengurangi peran laki-laki, melainkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua. Kesetaraan gender bukan soal siapa yang lebih tinggi, tetapi bagaimana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
