Notification

×

Iklan

Iklan

MENUJU

1 Ramadhan 1448 H

8 Februari 2027 M
0 HARI
:
00 JAM
:
00 MNT
:
00 DTK

Tag Terpopuler

Muhammadiyah dan Kemenag Perkuat Legalitas Tanah Wakaf, Kawal Amanah untuk Kepentingan Umat

Selasa, 17 November 2026 | 20.28 WIB Last Updated 2026-11-17T13:28:26Z

KULON PROGO – Komitmen menjaga amanah wakaf dan mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk kepentingan umat terus diperkuat oleh Muhammadiyah bersama Kementerian Agama. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pendidikan dan pelayanan keagamaan di Kabupaten Kulon Progo, Selasa (17/11/2026), bertempat di Aula Gedung PLHUT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.


Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Ahmad Bahiej, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Nurhuda, Kepala Kantor Kemenag Kulon Progo Wahib Jamil, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kulon Progo Subintomo, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kokap Sudamar, Nazhir Muhammadiyah PCM Kokap Untung Subodo, serta jajaran terkait.


Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan tanah wakaf milik Muhammadiyah yang digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Objek kerja sama antara lain tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kokap dan Gedung Pengawas Agama Islam Kokap. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman terkait pemanfaatan tanah wakaf di lingkungan MTsN 4 Kulon Progo.


Kemenag DIY: Pemanfaatan Tanah Wakaf Harus Memiliki Legalitas

Kepala Kanwil Kemenag DIY Ahmad Bahiej menegaskan bahwa setiap pemanfaatan tanah milik pihak lain, termasuk tanah wakaf milik organisasi atau badan hukum, harus memiliki dasar perjanjian yang jelas.


"Ketika kita menggunakan tanah milik orang lain atau badan hukum lain, harus ada akadnya. Legalitas berupa akad inilah yang sangat penting," tegasnya.


Ia juga mengingatkan bahwa tanah wakaf memiliki ketentuan hukum tersendiri. Tanah wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, maupun dialihkan secara bebas karena penggunaannya harus tetap memperhatikan ketentuan perwakafan dan amanah wakif. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah juga menjadi aspek penting dalam pengembangan sarana dan prasarana Kementerian Agama, termasuk pembangunan melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).


"Tanah wakaf harus tetap memberikan manfaat. Kita juga perlu memikirkan bagaimana ke depan aset-aset yang digunakan Kementerian Agama memiliki status hukum yang semakin kuat, sehingga dapat dioptimalkan untuk pelayanan masyarakat," tambahnya.


Kemenag Kulon Progo Apresiasi Dukungan Muhammadiyah

Kepala Kantor Kemenag Kulon Progo Wahib Jamil menyampaikan apresiasi atas dukungan Kanwil Kemenag DIY dan Muhammadiyah dalam memastikan kepastian hukum tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan keagamaan. Ia menjelaskan bahwa di KUA Kokap saat ini sudah tersedia tanah untuk pembangunan, tetapi belum tersedia anggaran untuk pembangunan gedung. Karena itu, penataan legalitas dan kerja sama menjadi langkah penting untuk memastikan pemanfaatan tanah ke depan.


PDM Kulon Progo: Wakaf Harus Memberikan Manfaat bagi Umat

Ketua PDM Kulon Progo Subintomo menyatakan dukungan terhadap kerja sama tersebut. Menurutnya, kesepakatan ini merupakan bentuk sinergi yang diharapkan membawa manfaat lebih luas, baik untuk pendidikan maupun pelayanan masyarakat.


"Kami mendukung rencana yang ada. Tanah wakaf tentu harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat, termasuk pendidikan dan perkantoran," ungkapnya.


Dukungan tersebut menegaskan komitmen Muhammadiyah untuk menjaga aset persyarikatan sekaligus membuka ruang pemanfaatan yang lebih luas bagi kepentingan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan amanah para wakif.


PCM Kokap Berikan Dukungan Penuh

Ketua PCM Kokap, Sudamar, menyampaikan dukungan sepenuhnya terhadap kerja sama pemanfaatan tanah wakaf tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk sinergi positif antara Muhammadiyah dan Kementerian Agama yang perlu didukung demi kepentingan masyarakat. Dukungan PCM Kokap menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya berkomitmen menjaga aset persyarikatan, tetapi juga mendorong agar aset wakaf dapat memberikan manfaat nyata melalui pemanfaatan yang tepat, tertib, dan sesuai ketentuan.


Sementara itu, Nazhir Muhammadiyah PCM Kokap, Untung Subodo, menyambut baik dan menerima pemanfaatan tanah wakaf tersebut untuk kepentingan pelayanan keagamaan. Baginya, tanah wakaf memang harus dijaga amanahnya sekaligus diupayakan agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat.


Ia memandang pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan yang membawa kebaikan merupakan bagian dari tujuan mulia perwakafan. Dengan adanya kerja sama ini, tanah wakaf Muhammadiyah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan keagamaan sekaligus memberikan kemaslahatan yang lebih luas. Sikap positif nazhir tersebut menjadi wujud bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya berorientasi pada perlindungan aset, tetapi juga pada keberlanjutan manfaat sesuai amanah wakif dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Menjaga Amanah Wakaf, Menguatkan Pelayanan Umat

Bagi Muhammadiyah, tanah wakaf bukan sekadar aset berupa lahan, melainkan amanah yang harus dijaga, dikelola, dan didayagunakan sesuai peruntukannya. Pemanfaatan tanah wakaf untuk lembaga pendidikan, perkantoran, masjid, maupun pelayanan keagamaan merupakan bagian dari gerakan dakwah dan amal usaha Muhammadiyah dalam menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.


Karena itu, kepastian hukum melalui perjanjian kerja sama menjadi instrumen penting untuk melindungi aset wakaf, memperjelas hak dan kewajiban para pihak, menjaga amanah wakif, sekaligus memastikan pemanfaatannya tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinergi antara Kementerian Agama dan Muhammadiyah ini diharapkan menjadi praktik baik dalam membangun tata kelola aset wakaf yang tertib administrasi, memiliki kepastian hukum, amanah, dan berorientasi pada kemanfaatan umat. (Dwi M)