Bidang Hikmah Politik Kebijakan Publik dan Lingkungan Politik Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kulon Progo menggelar "Sekolah Politik" periode 2025/2026 dengan tema “Kader IMM Menakar Nalar, Mengasah Pena, dan Menjaga Khittah”, acara ini menjadi oase di tengah gersangnya etika politik pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Agenda dilaksanakan di gedung DPRD Kulon Progo mulai dari pagi-sore, pada hari Sabtu (14/02/2026).
Adapun ketua panitia Immwan Nofal Alfaris menyampaikan ini langkah awal dalam menyadari betapa pentingnya politik dalam kehidupan bermasyarakat dan tentunya berpengaruh dalam segala aspek bahkan beras yang kita beli adalah hasil dari politik.
Tahun 2026 memang menjadi fase krusial. Indonesia berada dalam masa transisi kepemimpinan daerah yang masif. Namun, alih-alih mereda tantangan baru justru mencuat ongkos politik yang melangit, ancaman korupsi lokal hingga residu polarisasi yang masih terasa di akar rumput.
Pemateri stadium general, Ibu Pratiwi
Ngarasatun, S.IP., S.Psi., M.Sc. sebagai Kepala Kesbangol Kulon Progo menyampaikan
materi tentang Pengantar Politik.
Politik berasal dari bahasa Yunani “Polis” yang artinya negara kota, sementara secara terminologi menurut Harold Lasswell adalah who get
what, when, and how. Sementara menurut Aristoteles
Politik adalah usaha mencapai kebaikan tertinggi bagi kebaikan negara. Politik
penting dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sekedar pemilu apalagi urusan
elite namun mempengaruhi setiap aspek kehidupan.
Kita sudah berpolitik sejak bayi, yaitu ketika bayi menangis untuk mendapatkan apa yang ia mau. Jadi politik bisa digunakan untuk diri sendiri ataupun kebijakan publik. Dalam konteks pemerintahan ada 3 fungsi seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga memunculkan kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi.
Perumusan kebijakan publik yaitu identifikasi masalah, formulasi dengan perumusan masalah. Disamping itu diadopsi dengan pengesahan pilihan yang sudah ditetapkan, diimplementasikan, lalu dievaluasi. Masyarakat sebagai kontrol perpolitikan agar demokrasi menjadi rusak perlu tau cara mencegah logika manipulation dengan deteksi bias, cek fakta, kan beri feedback.
Ekspresikan politik secara kritis dengan tulisan maupun konten dengan bertanggung jawab. Pemuda harus paham politik yg terjadi di Indonesia. Beliau mengajak kader IMM untuk menjadi pengawas yang cerdas melalui deteksi bias dan cek fakta guna melawan manipulasi logika di ruang digital.
Beralih ke dimensi ideologis, Dr. Sapardiyono, S.Hut., M.H., selaku Wakil Ketua Bidang Hukum dan Ham PWM DIY, menegaskan pentingnya "Khittah" sebagai garis perjuangan. Khittah bukan sekadar dokumen historis, melainkan kompas agar gerakan tidak limbung diterjang dinamika sosial-politik.
Beliau merangkum empat tonggak khittah penting yang setiap Khittoh ada sejarah yang terkandung didalammya, adapun khittah tersebut adalah :
Khittah Palembang (1956): Peneguhan peran dalam negara merdeka.
Khittah Ponorogo (1969): Penataan hubungan dengan politik.
Khittah Ujung Pandang (1971): Pemantapan identitas sebagai gerakan dakwah.
Khittah Denpasar (2002): Penguatan peran kebangsaan dan moral.
"Muhammadiyah tegas bukan partai politik. Fokus kita adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid," tegas Pak Sapardiyono. Penegasan ini penting agar kader IMM tidak terjebak dalam politik praktis, melainkan tetap pada koridor politik nilai.
Pemateri terakhir diisi oleh Pak Muh. Isnaini, S.TP., M.M., Wakil Ketua Bawaslu Kulon Progo, yang membekali peserta dengan keterampilan "Jurnalistik dan Advokasi Politik". Baginya, nalar kritis kader harus dituangkan melalui tulisan (pena). Di era disrupsi, keterampilan mengekspresikan gagasan secara kritis dan bertanggung jawab adalah senjata utama untuk mengawal demokrasi yang transparan.
Sekolah Politik ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya PC IMM Kulon Progo memastikan kadernya memiliki kapasitas intelektual dan integritas moral. Harapannya, lahir pemimpin masa depan yang mampu mewujudkan politik berkeadaban demi kedaulatan NKRI.
.jpeg)
