PC IMM Kulon Progo Gelar Nobar Film Pesta Babi dan Membaca Ulang Realitas Papua

 

KULON PROGO —Isu kerusakan lingkungan dan konflik agraria di Papua Selatan kembali memicu perhatian publik. Di tengah derasnya sorotan media sosial terkait pembatasan diskusi film dokumenter karya Dandhy Dwi Laksono yang berjudul Pesta Babi, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kulon Progo justru mengambil langkah berani dengan menggelar acara nonton bareng (nobar) dan diskusi publik.

Agenda yang diinisiasi oleh Bidang Hikmah, Politik, Kebijakan Publik, dan Lingkungan Hidup (HIKPOLKP & LH) PC IMM Kulon Progo ini digelar pada Ahad, 17 Mei 2026. Bertempat di Aula PDM Lantai 3, acara yang terbuka untuk umum ini sukses mempertemukan sekitar 81 peserta dari berbagai organisasi dan lapisan masyarakat.

Dokumenter Pesta Babi memotret ambisi besar pemerintah pusat dalam mengejar swasembada pangan nasional (food estate) dan ketahanan energi. Di atas kertas, program ini tampak menjanjikan dengan rencana pembukaan lahan masif seluas 2,5 juta hektar atau setara dengan 30 kali lipat luas Ibu Kota Jakarta.

Lahan tersebut diproyeksikan untuk pertanian padi, serta perkebunan tebu dan singkong guna menyokong industri bioetanol dan biodiesel. Kendati demikian, di balik narasi ketahanan pangan tersebut, terdapat fakta-fakta lapangan yang kontras:

• Investasi Ekstrim: Proyek di Papua Selatan (mencakup Merauke, Boven Digoel, dan Mappi) ini dilaporkan menggunakan alat berat/traktor yang didatangkan dari Cina, dengan anggaran dana yang menyentuh angka Rp4 triliun salah satu biaya operasional tertinggi untuk proyek sejenis.
• Aktor Pengelola: Pengelolaan proyek agraria skala besar ini di antaranya melibatkan lini bisnis milik pengusaha nasional Haji Isam melalui jaringan perusahaannya.
• Nilai Ganti Rugi Rendah: Di beberapa wilayah terdampak, tanah adat dilaporkan hanya dihargai sekitar Rp300.000 per hektar, sebuah angka yang dinilai tidak sebanding dengan hilangnya ruang hidup masyarakat asli.

Dampak Ekologis dan Jeritan Masyarakat Adat

Alih-alih membawa kesejahteraan, percepatan pembangunan ini dinilai memicu deforestasi masif yang merusak tatanan sosial dan ekologi suku-suku di Papua bagian selatan.

1. Hilangnya Ruang Hidup dan Ketimpangan Kerja

Pembabatan hutan membuat masyarakat kehilangan area berburu, hewan-hewan kehilangan habitat, dan sumber air bersih kian menyusut. Ironisnya, alih fungsi lahan menjadi sawah di beberapa titik justru telantar akibat minimnya ekosistem pendukung seperti pupuk, obat-obatan, dan alat pertanian yang terjangkau. Selain itu, korporasi yang masuk dinilai lebih banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar Papua (khususnya Jawa), sehingga warga lokal tetap terjebak dalam pengangguran.

2. Isu Hak Asasi dan Trauma Keamanan

Kehadiran personel militer yang masif di sekitar proyek alih-alih memberikan rasa aman, justru memicu ketakutan dan trauma mendalam yang mengakar sejak operasi militer masa lalu (seperti peristiwa di Koka tahun 1962 dan Manokwari tahun 1965). Kelompok rentan seperti kaum perempuan menjadi pihak yang paling terdampak; konflik horizontal antar-suku yang dipicu perebutan ruang hidup menyulitkan akses kesehatan, termasuk kasus ibu hamil yang terpaksa harus ditandu di tengah situasi konflik demi bisa melahirkan.

3. Salib Merah: Simbol Perlawanan Terakhir

Masyarakat adat merasa dikhianati oleh institusi lokal, termasuk pihak gereja yang dinilai cenderung pro-pemerintah. Seringkali, alat-alat berat datang merampas tanah mereka tanpa adanya konfirmasi atau sosialisasi terlebih dahulu.

Sebagai bentuk protes dan keputusasaan, warga membentangkan Salib Merah di sepanjang perbatasan wilayah mereka. Tercatat ada sekitar 1.800 salib merah yang dibuat dalam 10 tahun terakhir sebuah angka tertinggi yang menjadi simbol perlawanan sakral agar proyek tidak melangkahi batas tanah adat. Sayangnya, tanda tersebut kerap kali diabaikan oleh pihak korporasi.

Menolak Sudut Pandang Kolonial

Diskusi pasca-penayangan film di Kulon Progo ini menyimpulkan bahwa pemaksaan proyek food estate di Papua merupakan bentuk langgengnya cara pandang kolonial. Pemerintah kerap memosisikan diri sebagai Messiah (juru selamat) yang membawa peradaban kepada masyarakat lokal yang dianggap "terbelakang," tanpa memedulikan kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Melalui ruang-ruang diskusi alternatif seperti yang dibuka oleh PC IMM Kulon Progo ini, generasi muda diajak untuk kritis melihat bahwa pembangunan nasional tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar manusia dan kelestarian alam atas nama pertumbuhan ekonomi. Ingat Papua adalah bagian Indonesia, kita jangan  hanya fokus pada palestina  tapi pada saudara kita yang sedang mengalami ketidakadilan di negeri ibu pertiwi ini.